PT Kontak Perkasa Futures Sudirman

Kontak Perkasa | Angka Kemiskinan Turun Lagi, Terendah Sepanjang Sejarah

Angka Kemiskinan Turun Lagi, Terendah Sepanjang Sejarah

kemiskinanKontak Perkasa – Pemerintah kembali menekan angka kemiskinan. Kali ini, angka kemiskinan di Indonesia turun hingga titik terendah sepanjang sejarah.

Pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan ke arah single digit dengan persentase 9,82% pada Maret 2018. Pada September 2018 turun lagi menjadi 9,66%.

Selain berhasil menekan angka kemiskinan, pemerintah juga berhasil menekan tingkat ketimpangan pengeluaran.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika dilihat angkanya maka jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang dari yang sebelumnya 25,95 juta orang.

“Artinya ada penurunan 0,16%, kalau dihitung jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang atau turun 280.000 orang,” kata Suhariyanto saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan dikarenakan terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018 yang hanya 0,94%.

Selain itu, faktor tidak kalah pentingnya adalah upah riil buruh petani yang mengalami peningkatan dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret-September 2018.

Tidak hanya itu, penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi 410.670 per kapita dari yang sebelumnya sebesar 401.220 per kapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari jumlah penduduk miskin yang sebanyak 25,67 juta orang atau 9,66% per september 2018, paling banyak jumlahnya berada di Pulau Jawa.

“Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa, sedangkan terendah di Pulau Kalimantan,” kata Kepala BPS Suharyanto saat konfrensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Suhariyanto menjelaskan, meski Pulau Jawa dari segi jumlah menjadi yang laing banyak, namun dari sisi persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, dan yang terendah di Pulau Kalimantan.

Jika dilihat dari data BPS:
1. Pulau Jawa, jumlah penduduk miskinnya 13,19 juta orang dengan persentase penduduk miskin 8,79%
2. Pulau Sumatera, jumlah penduduk miskinnya 5,92 juta orang dengan persentase 10,21%.
3. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, jumlah penduduk miskinnya 2,03 juta orang dengan persentase 13,84%.
4. Pulau Sulawesi, jumlah penduduk miskinnya 2,025 juta orang dengan persentase 10,37%.
5. Pulau Maluku dan Papua, jumlah orang miskinnya 1,52 juta orang dengan persentase 20,94%.
6. Pulau Kalimantan, jumlah orang miskinnya 973,17 ribu orang dengan persentase 5,98%.

Menteri Sosial Agus Gumiwang meyakini di akhir 2019 nanti angka kemiskinan turun menjadi 9%. Salah satu upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memperbesar Program Keluarga Harapan (PKH).

“Berdasarkan pengalaman membaca data, tadi BPS juga saya baca, di penghujung 2019 nanti, angka kemiskinan bisa 9 persen. Dengan program-program yang memang (dijalankan), PKH diperbesar,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Agus menilai PKH memberikan kontribusi substansial pada program kesejahteraan rakyat, khususnya pengurangan kemiskinan.

“PKH ini kan sebetulnya bansos pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, dalam tiga hal. Yaitu membantu masalah pendidikan, kesehataan, di luar KIP KIS, dan juga kesejahteraan,” ujarnya.

Bantuan tersebut dikatakan Agus menjadi kondisional bagi warga, karena salah satunya untuk membeli kebutuhan anak sekolah. Selain itu, bantuan juga dapat digunakan masyarakat miskin untuk membeli makanan bergizi.

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh gini ratio pada September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio pada September 2018 sebesar 0,384 dari September 2017 yang sebesar 0,391. Jika dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 0,389 atau turun 0,005 poin.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia,” kata Kapala BPS Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Gini ratio adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang dihitung dengan skala 0 sampai 1. Bila angak gini ratio mendekati 1 berarti semakin tipang, sementara bila angka gini ratio mendekati 0 maka ekonomi semakin merata.